Banyuwangi Raih Predikat “Kinerja Tinggi” dari Kemendagri atas Tata Kelola Pemerintahan yang Terukur
Kabar Pena, BANYUWANGI – Kabupaten Banyuwangi kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai daerah dengan status “Kinerja Tinggi” berdasarkan hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam agenda penyerahan hasil evaluasi LPPD yang berlangsung di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, Jumat (25/4/2025).
Evaluasi Menyeluruh oleh Kemendagri
LPPD merupakan mekanisme evaluasi tahunan yang dilakukan Kemendagri untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian mencakup berbagai aspek, seperti upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan, hingga inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Penilaian ini menjadi dorongan moral bagi kami untuk terus berbenah dan menghadirkan program yang relevan bagi masyarakat. Terima kasih atas dukungan Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Jatim,” ujar Ipuk dalam sambutannya.
Selaras dengan Prioritas Nasional
Menurut Ipuk, kebijakan dan program pembangunan di Banyuwangi disusun agar sejalan dengan prioritas nasional dan provinsi, termasuk dalam agenda penanggulangan kemiskinan. Ia menyebutkan, Presiden Prabowo juga menempatkan isu kemiskinan sebagai fokus utama.
Beberapa langkah yang diambil Banyuwangi antara lain melalui program “Kanggo Riko”, yaitu bantuan modal usaha bagi keluarga miskin, terutama ibu-ibu yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Selain itu, ada program bantuan alat usaha, bedah rumah, perbaikan warung rakyat, hingga beasiswa pendidikan.
Indikator Pembangunan Meningkat
Kinerja nyata Banyuwangi tercermin dari data makro. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 7,34 persen (2023) menjadi 6,54 persen (2024). Angka kemiskinan ekstrem juga turun dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen.
Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi juga mengalami peningkatan, dari 73,79 pada 2023 menjadi 74,30 di tahun 2024. Sementara Indeks Gini, yang mencerminkan ketimpangan pendapatan, juga membaik dari 0,351 menjadi 0,312 pada periode yang sama.
“Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa program pembangunan di Banyuwangi berjalan ke arah yang benar, dengan dampak langsung bagi masyarakat,” tambah Ipuk. (*)
