Kode Keras dari Presiden Prabowo: Tak Akan Ganti Kapolri dan Panglima TNI
Kabar Pena, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sinyal tegas bahwa dirinya tidak akan mengganti posisi Kapolri maupun Panglima TNI dalam waktu dekat. Hal ini disampaikannya saat memberi sambutan dalam acara May Day Fiesta 2025 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Dalam pidatonya, Prabowo dengan nada bercanda menyapa para pimpinan institusi keamanan nasional yang hadir. Saat menyebut nama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Presiden menyelipkan kelakar mengenai kesamaan nama belakang mereka.
“Yang Terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sak keranjang,” ujar Presiden disambut gelak tawa hadirin.
Ia kemudian menyapa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, kembali menyinggung kesamaan nama.
“Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subiyanto, Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti ini Kapolri sama Panglima,” katanya sambil tertawa.
Batas Usia dan Spekulasi Jabatan
Pernyataan tersebut sekaligus meredam isu seputar pergantian pimpinan lembaga strategis negara tersebut. Berdasarkan Undang-Undang TNI yang baru, usia pensiun seorang perwira tinggi bintang empat, seperti Panglima TNI, telah diperpanjang dari 58 menjadi 63 tahun, dengan kemungkinan dua kali perpanjangan berdasarkan keputusan Presiden.
Jenderal Agus Subiyanto, saat ini menjabat Panglima TNI, akan genap berusia 58 tahun pada Agustus 2025. Sedangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru akan mencapai usia 58 pada Mei 2027.
Meskipun dalam regulasi lama usia pensiun Kapolri hanya 58 tahun, saat ini tengah dibahas perubahan UU Polri yang memungkinkan perubahan ketentuan tersebut, terutama bagi pejabat eselon strategis.
Konteks Politik dan Stabilitas
Pernyataan Presiden Prabowo, meski disampaikan secara ringan, mengandung pesan kuat mengenai komitmen menjaga stabilitas institusional di awal masa pemerintahannya. Dengan tidak mengganti dua posisi penting ini, Prabowo tampaknya ingin menjaga kesinambungan program keamanan dan pertahanan nasional.
Langkah ini juga menegaskan sikap inklusif dan kolaboratif Prabowo terhadap para pemimpin lembaga negara yang telah bekerja selama masa transisi pemerintahan. (*)
