Ketua Umum JWI Apresiasi Kebijakan Prabowo dan Perjuangan Pemerintah Aceh atas Pengembalian Empat Pulau
Kabar Pena, JAKARTA — Ketua Umum Jajaran Wartawan Indonesia (JWI), Ramadhan Djamil, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kebijakan bijaksana yang berhasil mengembalikan empat pulau ke wilayah Provinsi Aceh.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap aspirasi daerah, khususnya Aceh. Ramadhan menyebut keputusan Presiden Prabowo sebagai tindakan yang berpihak pada kepentingan rakyat Aceh dan patut diapresiasi secara luas.
“Empat pulau tersebut memiliki nilai strategis, baik dari sisi budaya maupun ekonomi. Pengembalian wilayah ini merupakan momen penting dalam sejarah Aceh,” ujar Ramadhan Djamil dalam keterangan resminya.
Ramadhan juga mengapresiasi peran aktif Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, serta para anggota DPR RI dan senator asal Aceh. Mereka disebut terus konsisten memperjuangkan hak wilayah Aceh melalui jalur diplomasi dan legislasi.
“Perjuangan ini menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas dan kedaulatan wilayah Aceh. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat patut menjadi contoh bagi daerah lain,” jelasnya.
Dalam pidatonya, Mualem menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra yang turut memberi dukungan dalam proses pemulangan empat pulau tersebut.
Kebijakan pengembalian empat pulau ini diharapkan dapat menjadi simbol baru dari keharmonisan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari itu, ini menjadi contoh bagaimana dialog, kerja sama, dan komunikasi yang santun mampu menyelesaikan persoalan wilayah secara damai dan konstruktif.
Ramadhan Djamil menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya memperkuat kedaulatan wilayah, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi positif antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjaga dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semoga langkah bijak ini terus menjadi spirit dalam setiap kebijakan pembangunan dan pengelolaan wilayah di seluruh Indonesia.
