Kurangnya Komunikasi dengan PT BSI, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Sebut Jadi Pemicu Konflik dengan KTH Tambak Agung
Kabarpena.com, BANYUWANGI — Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menyoroti persoalan yang terjadi antara Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Agung dengan PT Bumi Suksesindo (PT BSI). Menurutnya, konflik yang muncul di lapangan disebabkan oleh minimnya komunikasi antara kedua belah pihak.
Hal tersebut disampaikan Patemo usai memimpin rapat dengar pendapat (hearing) antara KTH Tambak Agung dan PT BSI di Gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (13/11/2025).
“Kami menyayangkan masalah ini hingga menimbulkan kesalahpahaman antara kedua pihak. Padahal, akar persoalannya lebih pada kurangnya komunikasi,” ujar Patemo.
Ia menilai, masyarakat yang tergabung dalam KTH Tambak Agung sebenarnya hanya membutuhkan fasilitasi komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi dengan pihak perusahaan tambang emas tersebut.
Patemo juga menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Banyuwangi siap melakukan peninjauan langsung ke lokasi apabila penyelesaian persoalan lahan itu belum menemukan titik terang.
“Kami juga berkewajiban melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Apalagi, lokasi tersebut berada di daerah pilihan (dapil) saya,” imbuhnya.
Politisi asal Dapil Pesanggaran itu menjelaskan, pihaknya belum dapat memastikan benar atau tidaknya klaim yang disampaikan masing-masing pihak. Namun, menurutnya, izin usaha pertambangan (IUP) PT BSI sudah sesuai prosedur, sementara pengelolaan lahan oleh KTH Tambak Agung juga memiliki dasar yang jelas.
“Perbedaan inilah yang akan kami tindak lanjuti agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam hearing tersebut, kedua pihak dikabarkan sudah menyampaikan bukti dan keterangan yang cukup, serta menunjukkan itikad baik untuk berdialog dan mencari solusi bersama.
“Hearing ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak untuk berembuk dan menemukan jalan terbaik,” tutur Patemo.
Selain itu, ia juga memberikan masukan kepada Kepala Desa Pesanggaran agar lebih aktif mendengarkan aspirasi warganya.
“Kami berharap masalah ini bisa diselesaikan di tingkat wilayah, khususnya oleh pemerintah desa dan kecamatan,” pungkasnya. (ydh)
