Heboh!!!, 189 Kepala Desa Banyuwangi Siap Geruduk DPRD Usai Dituduh Koruptif oleh Oknum Legislator
Kabarpena.com, BANYUWANGI — Suasana politik lokal memanas. Pernyataan seorang oknum anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi Partai Gerindra yang menuding 80 persen kepala desa di Banyuwangi koruptif kini berbuntut panjang. Para kepala desa menilai ucapan itu tidak hanya menyesatkan, tetapi juga merendahkan marwah pemerintah desa di Banyuwangi.
Sebanyak 189 kepala desa resmi sepakat menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Banyuwangi pada Senin, 17 November 2025, pukul 09.00 WIB. Kesepakatan ini diambil dalam pertemuan bersama yang digelar di Balai Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring, pada Kamis (13/11/2025).
Ketua DPC Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Banyuwangi, Budiharto, menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak dapat diterima dan dianggap telah melukai harga diri seluruh kepala desa.
“Kami akan turun aksi ke DPRD Banyuwangi terkait pernyataan salah satu oknum anggota DPRD yang menuduh 80 persen kepala desa koruptif. Pernyataan ini sangat menyakiti hati para kepala desa,” tegas Budiharto.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Banyuwangi, Andrik Tri Waluyo, juga mengecam keras pernyataan tersebut. Menurutnya, tudingan itu dilontarkan tanpa dasar dan menunjukkan sikap tidak bijak sebagai wakil rakyat.
“Itu pernyataan yang gegabah dan sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota DPRD. Jangan asal bicara tanpa data. Kepala desa bekerja siang malam membangun desa, lalu tiba-tiba dituding koruptif. Ini bukan kritik, tapi pembunuhan karakter,” tegas Andrik.
Ia menambahkan bahwa pihak DPRD memiliki mekanisme untuk menyampaikan evaluasi, bukan dengan melontarkan tudingan sembarangan di ruang publik.
Dalam aksi Senin mendatang, massa kepala desa akan bergerak dari dua titik. Dari arah selatan, kepala desa berkumpul di Istana Gandrung Desa Dadapan, Kecamatan Kabat. Sementara dari arah utara, titik kumpul berada di depan Taman Makam Pahlawan Wisma Raga Satria Banyuwangi.
Selain meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban atas pernyataan oknum anggota DPRD tersebut, para kepala desa juga menyiapkan sejumlah tuntutan lain yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Banyuwangi.
“Intinya jangan usik kami para kepala desa. Kami kompak, rukun, dan bersatu,” tutup Budiharto. (ydh)
