Bupati Ipuk Minta PKK Berperan Aktif dalam Pembangunan Banyuwangi, Termasuk Penguatan Data Kependudukan
BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, meminta Tim Penggerak PKK (TP PKK) Banyuwangi untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah, terutama dalam penguatan data kependudukan melalui program Dasa Wisma.
Program ini melibatkan kader PKK dalam pendataan penduduk berbasis komunitas, di mana setiap kader bertanggung jawab untuk memantau sepuluh keluarga di lingkungannya. Laporan dilakukan secara online, mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, serta administrasi kependudukan.
“Aplikasi yang terus dikembangkan ini kini menjadi dasar pendataan kependudukan di Banyuwangi. Data yang terkumpul menjadi salah satu alat utama dalam pembuatan kebijakan. Terima kasih kepada para kader PKK,” ujar Ipuk saat menghadiri Serah Terima Jabatan Ketua dan Pelantikan Pengurus TP PKK Banyuwangi periode 2025-2030, Kamis (13/3/2025).
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono.
Baca juga : Wakil Bupati Mujiono Dampingi Bupati Banyuwangi dalam Safari Ramadhan di Masjid An Nur
PKK Berperan dalam Penyusunan Kebijakan dan Layanan Publik
Bupati Ipuk menekankan bahwa data kependudukan adalah fondasi strategis dalam perencanaan pembangunan, perbaikan layanan publik, serta pendistribusian bantuan sosial.
“Di sini peran PKK sangat dibutuhkan. Kader dasa wisma membantu desa dalam pendataan untuk distribusi bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan agar tepat sasaran serta tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Ipuk juga melantik Anna Nazili Hanim Mujiono sebagai Ketua TP PKK Banyuwangi periode 2025-2030, menggantikan Budi Sayekti Sugirah.
Baca juga : Shinta Nuriyah Wahid Gelar Buka Puasa Kebangsaan Bersama di Banyuwangi
PKK Diminta Fokus pada Program Berkelanjutan
Bupati Ipuk berpesan agar program PKK diselaraskan dengan program daerah dan lebih selektif dalam penggunaan anggaran. Ia mengingatkan agar setiap program memiliki dampak nyata serta keberlanjutan yang jelas.
“Di tengah efisiensi anggaran, PKK harus lebih selektif memilih program. Jangan hanya sekadar menggelar pelatihan atau bantuan tanpa evaluasi. Hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dengan peran aktif PKK, diharapkan Banyuwangi dapat terus berkembang dengan kebijakan yang berbasis data akurat, serta pelayanan publik yang semakin efektif dan efisien. (*)
