Lapas Banyuwangi Ikuti Apel dan Halal Bihalal Virtual Bersama Kemenko Kumham Imipas

Kalapas Banyuwangi Hadiri Apel dan Halal Bihalal Virtual Bersama Kemenko Kumham Imipas

Kabar Pena, BANYUWANGI – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi turut serta dalam kegiatan Apel Pagi Bersama dan Halal Bihalal yang digelar secara virtual oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Rabu (9/4/2025).

Acara yang dipusatkan di Jakarta ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, dan diikuti oleh seluruh jajaran kementerian, mulai dari Kantor Wilayah hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Lapas Banyuwangi.

Kegiatan ini melibatkan tiga unsur utama, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang tergabung dalam koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

Dalam sambutannya, Menko Yusril menekankan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas, namun menjadi bentuk integritas, disiplin, serta momen mempererat tali silaturahmi pasca Hari Raya Idul Fitri.

“Apel pagi dan halal bihalal ini adalah bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kebersamaan antarjajaran, serta membangun kembali semangat pelayanan pascalibur Lebaran,” ujar Yusril.

Kepala Lapas Banyuwangi, Mochamad Mukaffi, menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus mendukung setiap kebijakan dan program yang digulirkan oleh Kemenko Kumham Imipas.

“Kami siap menjalankan seluruh kebijakan strategis guna meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan. Kedisiplinan dan profesionalisme menjadi fokus utama kami,” tegas Mukaffi.

Ia juga memastikan bahwa selama masa libur Idul Fitri, pelayanan di Lapas Banyuwangi tetap berjalan optimal, termasuk kunjungan keluarga dan kebutuhan warga binaan.

“Meski dalam masa cuti bersama, kami tetap hadir untuk memberikan pelayanan terbaik. Ini bentuk tanggung jawab kami terhadap masyarakat dan warga binaan,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi refleksi dari semangat sinergi dan kolaborasi antarinstansi, sekaligus penegasan bahwa reformasi di sektor hukum dan pemasyarakatan terus berjalan secara konsisten dan inklusif, hingga ke tingkat daerah. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *