Sonny T. Danaparamita Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Swasembada Daging Sapi
Kabar Pena, PURWAKARTA — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke peternakan dan penggemukan sapi Hijrah Barokah Farm, yang berlokasi di Desa Negasi, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Kamis (22/5/2025).
Kunjungan ini mengusung tema besar “Swasembada Pangan Nasional”, dan dipimpin oleh Ahmad Yohan selaku Ketua Tim, serta didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Karantina Indonesia, PT Berdikari, Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten Purwakarta, serta sejumlah peternak lokal.
Dalam dialog bersama para pemangku kepentingan, berbagai persoalan terkait rendahnya produksi daging sapi nasional dan masih tingginya angka impor mengemuka. Salah satu isu utama yang dibahas adalah terbatasnya akses terhadap lahan peternakan.
Perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, Hary Suhada, mengungkapkan bahwa banyak investor maupun peternak terkendala karena harga sewa lahan milik BUMN yang dinilai terlalu tinggi. “Biaya sewa yang diajukan oleh BUMN sering kali tak masuk dalam perhitungan bisnis mereka,” ujarnya.
Persoalan serupa juga disampaikan oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat yang menyoroti kesulitan peternak lokal dalam memperoleh lahan yang layak dan terjangkau.
Sonny T. Danaparamita, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, turut menanggapi dengan mendorong pemanfaatan lahan negara yang tidak produktif atau lahan tidur. Legislator dari Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso) ini menilai masih banyak aset BUMN yang tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Saat saya di Komisi VI, saya tahu betul banyak tanah BUMN yang idle. Sayang kalau dibiarkan. Bahkan ada yang sudah disewa tapi tak dikelola karena penyewanya tidak sanggup bayar. Ini harus kita atur ulang,” kata Sonny.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengubah lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif untuk peternakan nasional.
Sonny juga mengkritisi kinerja PT Berdikari sebagai BUMN di sektor peternakan yang dinilai belum maksimal. “Kami sangat sedih jika BUMN peternakan hanya punya 200 ekor sapi. Harus ada transformasi besar-besaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sonny mendorong Kementerian Pertanian untuk meningkatkan dukungan kepada para peternak melalui pendampingan, penyediaan bibit unggul, perluasan akses vaksinasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti bank pakan. Ia juga menekankan pentingnya regulasi sewa lahan yang adil, agar negara tidak merugi tetapi juga tidak memberatkan peternak.
“Kedaulatan pangan harus berbasis produksi dalam negeri, bukan bergantung pada impor,” pungkas Sonny. (*)
