Sonny Danaparamita Dukung Relaksasi Anggaran dan Program Strategis KKP yang Pro Rakyat
Kabar Pena, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menyatakan dukungannya terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal usulan relaksasi dan revisi anggaran, termasuk pelaksanaan sejumlah program strategis nasional di sektor kelautan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sonny saat menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Menurutnya, langkah KKP sejalan dengan arah pembangunan nasional dan mendukung visi Presiden terpilih sebagaimana termaktub dalam dokumen Asta Cita.
Dorongan untuk Implementasi yang Terpadu
Sonny menekankan bahwa agar program-program strategis yang dijalankan KKP dapat memberikan manfaat maksimal, pelaksanaannya harus dilakukan secara simultan, terarah, dan terkoordinasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran DPR dalam fungsi pengawasan, terutama terhadap program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pemberdayaan nelayan dan penguatan daya saing sektor perikanan.
“Sejak awal saya sampaikan, saya ingin Pak Menteri menjadi ‘bapaknya nelayan Indonesia’. Maka programnya harus menyentuh langsung kehidupan mereka,” ujar legislator asal Dapil Jawa Timur III tersebut.
Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap Program Prioritas
Sonny juga menyoroti pemangkasan anggaran KKP sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang memangkas pagu anggaran dari semula Rp4,84 triliun menjadi Rp3,58 triliun. Ia mempertanyakan sejauh mana revisi tersebut akan memengaruhi kelangsungan program-program prioritas.
Merespons hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan permintaan dukungan dari DPR RI untuk relaksasi anggaran, guna membuka kembali alokasi pembiayaan terhadap sejumlah proyek strategis, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi biru dan ketahanan pangan.
Sorotan Distribusi Bantuan dan Pengembangan SDM
Selain membahas anggaran, Sonny turut menyoroti pentingnya transparansi dalam distribusi bantuan alat tangkap nelayan. Ia meminta penjelasan rinci dari KKP mengenai cakupan dan wilayah distribusi, khususnya agar para anggota DPR bisa melakukan verifikasi saat masa reses.
“Slide tadi terlalu singkat. Kami harap bisa disampaikan secara detail, supaya kami tahu apa yang terjadi di daerah kami,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kualitas program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan. Sonny meminta penjelasan terkait model pelatihan, kualitas pengajar, serta relevansi kurikulum yang digunakan dalam pelatihan-pelatihan tersebut.
“Harapannya, program pelatihan ini benar-benar menyasar kebutuhan riil masyarakat, dan kami sebagai wakil rakyat bisa ikut memberi masukan yang tepat,” tutupnya. (*)
