Dishub Denpasar Minta Banyuwangi Tak Grasa-Grusu: “Ini Menyangkut Keselamatan dan Ketertiban”
Kabar Pena, DENPASAR — Polemik terkait rencana pengoperasian kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar terus berlanjut. Setelah Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyatakan belum menerima komunikasi resmi dari pihak operator maupun pemerintah Jawa Timur, kini giliran Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan, yang angkat bicara.
Sriawan menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi dan stakeholder pelabuhan masih terus dilakukan, termasuk menyangkut penentuan titik sandar kapal cepat di wilayah Denpasar.
“Masih dikoordinasikan dengan para stakeholder di pelabuhan. Kami minta pihak Jawa Timur, khususnya Banyuwangi, agar bersabar dan tidak bertindak grasa-grusu,” ujar Sriawan kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).
Menurutnya, rencana pengoperasian kapal cepat harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan teknis yang ketat, karena menyangkut aspek pelayanan publik di sektor transportasi laut, yang berisiko tinggi jika tidak dikelola dengan baik.
“Ini menyangkut keselamatan penumpang dan penyelenggaraan yang tertib, teratur, serta aman. Jangan sampai ada kesan terburu-buru yang justru membahayakan operasional,” tegasnya.
Sriawan juga menekankan pentingnya sinkronisasi lintas daerah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antarwilayah. Ia berharap agar Pemkab Banyuwangi maupun operator kapal cepat dapat menjalin komunikasi resmi dan terbuka dengan Pemerintah Kota Denpasar.
Sebelumnya, rute kapal cepat Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi–Pulau Serangan Denpasar dikabarkan akan mulai beroperasi pada Juni 2025 dengan kapasitas 300 penumpang. Namun hingga kini, belum ada perjanjian kerja sama maupun perizinan resmi yang melibatkan Pemerintah Kota Denpasar.
Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Bali juga telah menyatakan bahwa pengurusan rencana lintasan kapal cepat merupakan kewenangan nasional dan harus mengikuti prosedur Kementerian Perhubungan.
Sementara itu, dari sisi Banyuwangi, rencana pembukaan jalur kapal cepat tersebut diharapkan dapat mempercepat konektivitas antarwilayah dan mendongkrak sektor pariwisata, mengingat tingginya minat wisatawan domestik dan mancanegara untuk bepergian cepat antara Bali dan ujung timur Jawa.
Namun, pihak Denpasar menegaskan bahwa keselamatan dan keteraturan layanan tetap menjadi prioritas utama sebelum rute ini resmi dibuka. (*)
