Belum Genap Setahun Menjabat, Gubernur Riau dari PKB Tersandung Skandal “Jatah Preman” Rp7 Miliar
Kabarpena.com, PEKANBARU — Belum genap sembilan bulan duduk di kursi orang nomor satu di Riau, Gubernur Abdul Wahid kembali menyeret nama provinsi itu ke pusaran aib korupsi. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pemerasan terhadap dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dalam kasus yang kini ramai disebut sebagai “jatah preman Rp7 miliar”, Abdul Wahid diduga meminta setoran uang dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Pemprov Riau. Tak sendiri, KPK juga menjerat Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam, yang disebut ikut mengatur arus setoran tersebut.
Ironisnya, penetapan tersangka ini menambah panjang daftar kelam kepala daerah Riau yang tersandung kasus korupsi. Dalam konferensi pers, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan bahwa ini kali keempat Gubernur Riau terjerat praktik kotor serupa.
“Ini peringatan keras bagi Pemprov Riau. Sudah seharusnya sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan dibenahi total, termasuk perilaku pejabatnya,” ujar Johanis Tanak tegas, Rabu (5/11).
Skandal ini terkuak setelah tim KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan dinas. Dari hasil penelusuran, diketahui ada pertemuan tertutup di sebuah kafe di Pekanbaru pada Mei 2025 antara Sekretaris Dinas PUPR-PKPP, Ferry Yunanda, dengan enam kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pertemuan itu diduga menjadi awal mula pembicaraan soal setoran “jatah tujuh batang” — istilah yang diyakini sebagai kode untuk uang suap miliaran rupiah.
Publik pun bertanya-tanya: bagaimana mungkin seorang gubernur yang baru dilantik Februari lalu sudah tega mencoreng wajah pemerintahan yang dipimpinnya sendiri? Aroma penyalahgunaan kekuasaan kian tercium tajam, sementara rakyat Riau kembali harus menanggung malu akibat ulah oknum elitnya.
