Musrenbang RKPD 2026, Bupati Ipuk Fokus pada Penguatan Ekonomi Inklusif
Kabar Pena, BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Pendopo Kabupaten, Senin (17/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, Ipuk menegaskan bahwa fokus pembangunan Banyuwangi di tahun 2026 adalah penguatan ekonomi inklusif sebagai strategi percepatan pengentasan kemiskinan.
Dorongan Ekonomi yang Lebih Inklusif
Ipuk menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. “Kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai program yang bisa diakses oleh semua kelompok masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan warga, diharapkan angka kemiskinan bisa turun lebih cepat,” ujarnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemkab Banyuwangi merancang sembilan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada 2026. Beberapa di antaranya meliputi:
Peningkatan produksi pangan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan komoditas pangan pokok, seperti beras biofortifikasi, yang melibatkan ratusan petani lokal.
Penguatan sektor UMKM dan pertanian dengan meningkatkan nilai tambah produk serta memperluas pasar melalui kerja sama lintas daerah.
Peningkatan sektor pariwisata melalui sinergi dengan Kabupaten Buleleng dan Jembrana dalam pengembangan paket wisata bersama.
Penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM dan pariwisata guna memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Infrastruktur, Pendidikan, dan Reformasi Birokrasi
Selain sektor ekonomi, pembangunan infrastruktur dan layanan publik juga menjadi perhatian utama. Pemkab akan mempercepat digitalisasi layanan hingga ke tingkat desa agar lebih efisien serta meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
Di bidang pendidikan, program beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu terus diperluas. “Dengan pendidikan yang lebih baik, harapannya generasi muda dapat memiliki pendapatan yang layak dan membantu mengangkat keluarganya dari kemiskinan,” tambah Ipuk.
Sementara itu, reformasi birokrasi akan terus didorong dengan peningkatan digitalisasi layanan publik guna meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Partisipasi Berbagai Pihak
Musrenbang RKPD 2026 diikuti oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi, baik secara daring maupun luring. Acara ini juga dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur, Akhmad Jazuli, Kepala Bakorwil V Choirul Anwar, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, serta perwakilan dari PLN, perbankan, perguruan tinggi, tokoh agama, budayawan, dan pimpinan organisasi masyarakat.
Ipuk menegaskan bahwa Musrenbang harus menghasilkan solusi yang realistis dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. “Para camat harus bisa menentukan skala prioritas karena tidak semua usulan bisa diterima, mengingat keterbatasan fiskal daerah,” pesannya.
Hasil dari Musrenbang ini akan menjadi dasar penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. (*)
