Gubernur Jatim Ajak Banyuwangi dan Daerah Potensial Temui Menteri Bahas Optimalisasi Program Nasional
Kabar Pena, JAKARTA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menggandeng sejumlah kepala daerah yang dinilai memiliki potensi unggul untuk mengikuti pertemuan dengan jajaran kementerian di Jakarta, pada Senin (14/4/2025). Salah satu daerah yang turut serta adalah Kabupaten Banyuwangi.
Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, hadir langsung dalam pertemuan tersebut, yang menyasar pembahasan kesiapan daerah dalam menjalankan program-program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Pertemuan digelar dengan sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Doddy Hanggodo.
“Kami mendiskusikan berbagai potensi serta tantangan yang dihadapi masing-masing daerah, agar program-program dari Presiden bisa diimplementasikan secara maksimal di daerah,” ujar Mujiono.
Wabup Mujiono menegaskan, Banyuwangi siap mendukung penguatan program nasional khususnya di sektor ketahanan pangan, dengan fokus utama pada peningkatan jaringan irigasi pertanian.
“Sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Timur, Banyuwangi membutuhkan dukungan pengembangan saluran irigasi. Ini menjadi prioritas agar hasil pertanian semakin optimal,” jelasnya.
Selain itu, Banyuwangi juga menyatakan kesiapannya dalam mengadopsi Sekolah Rakyat, sebagai salah satu program pendidikan alternatif untuk mendekatkan akses belajar ke masyarakat.
“Kami tengah menyiapkan beberapa gedung yang bisa difungsikan sebagai Sekolah Rakyat. Jika sudah siap, akan segera dilaksanakan,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, selain Banyuwangi, daerah lain yang turut hadir adalah Lamongan, Gresik, Pamekasan, Ngawi, Jombang, Bojonegoro, Malang, dan Lumajang.
Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi suksesnya berbagai program nasional yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat. (*)
